Tangsel—Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan akan memutuskan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Jum’at (10/12) pukul 09.00 WIB.
Pengumuman ini bisa di akses di situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan alamat http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.
Pada situs resmi MK tersebut diumumkan, jadwal sidang dengan judul perkara “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010” dengan nomor pekara 210/PHPU.D-VIII/2010 serta Pemohon : H. Yayat Sudrajat dan H. Moch. Norodom Sukarno Kuasa Pemohon : Sumardi, S.H., M.H., dkk Termohon : KPU Kota Tangerang Selatan digelar pada Jumat (10/12) dengan agenda sidang Pleno Pengucapan Putusan.
Sekretaris Pemenangan Airin-Benyamin, Veri Muhlis Ariefuzzaman optimis MK akan memenangkan pasangan yang diusung 9 partai ini. "Insya Allah MK akan mengesahkan hasil pleno KPUD Tangsel dan menetapkan pasangan Airin-Benyamin sebagai pemenang," ujar Veri.
Sementara itu, kuasa hukum pasangan Airin-Benyamin, Syamsul Huda mengatakan, kemenangan kliennya sudah tidak dapat diganggu gugat. Sebab, bukti yang dibeberkan oleh pihak pemohon sama sekali tidak mendasar dan ada kesan dibuat-buat.
"Contoh video yang diberikan kepada majelis hakim, waktunya digeser seolah-olah itu terjadi pada saat dimulainya Pilkada. Ini sangat tidak cocok. Kami yakin guagatan mereka (pemohon) akan ditolak,” kata Samsul.
Sebelumnya, Airin Rachmi Diany berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)yang akan diputuskan Jumat besok bisa diterima oleh masyarakat Tangsel.
“Saya harapkan kepada seluruh warga Tangsel, mari kita tunggu proses akhir dari MK dan mari kita menerima apa yg diputuskan MK, apapun nanti hasilnya,” kata Airin dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilukada Kota Tangsel di Gedung MK, Rabu (1/12). (Mus)
sumber : http://marimenatatangsel.com/berita/tangerang-selatan/886-jumat-besok-mk-putuskan-sengketa-pemilukada-kota-tangsel-.html
Thursday, December 9, 2010
Tuesday, December 7, 2010
Vonis Sidang Sengketa Pilkada Tangsel Diundur
TANGERANGNEWS-Vonis atau putusan akhir sidang sengketa Pilkada Tangsel di Mahkamah Konstitusi (MK) yang direncanakan akan diumumkan pada pada Rabu (8/12) atau Kamis (9/12) diundur menjadi Jumat (10/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Hal itu bisa terlihat dari situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.
Pada situs resmi tersebut tertulis, jadwal sidang dengan judul perkara “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010” dengan nomor pekara 210/PHPU.D-VIII/2010 serta Pemohon : H. Yayat Sudrajat dan H. Moch. Norodom Sukarno Kuasa Pemohon : Sumardi, S.H., M.H., dkk Termohon : KPU Kota Tangerang Selatan bakal digelar pada Jumat (10/12) dengan agenda sidang Pleno Pengucapan Putusan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua MK yang juga Ketua Majelis Hakim, Mahfud MD mengatakan. “Jumlah alat bukti dan saksi yang telah diserahkan dan dikemukakan, pemohon 209 (Arsid-Andre Taulany) sebanyak 35, pemohon 210 (Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno) 10, termohon (KPU Tangsel) 27 sedangkan terkait (Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie) 43,”
jelasnya pada persidangan terakhir Rabu 1 Desember 2010 dengan agenda dengar saksi dan alat bukti.
Menghadapi putusan ini, seluruh kubu baik nomor urut 3 Arsid-Andre Taulany sebagai pemohon gugatan dan tergugat atau termohon KPU Tangsel beserta pihak terkait nomor urut 4, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie mengaku siap menerima apapun vonis keputusan MK. (dira)
sumber : http://tangerangnews.com/baca/2010/12/07/3938/vonis-sidang-sengketa-pilkada-tangsel-diundur
Pada situs resmi tersebut tertulis, jadwal sidang dengan judul perkara “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010” dengan nomor pekara 210/PHPU.D-VIII/2010 serta Pemohon : H. Yayat Sudrajat dan H. Moch. Norodom Sukarno Kuasa Pemohon : Sumardi, S.H., M.H., dkk Termohon : KPU Kota Tangerang Selatan bakal digelar pada Jumat (10/12) dengan agenda sidang Pleno Pengucapan Putusan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua MK yang juga Ketua Majelis Hakim, Mahfud MD mengatakan. “Jumlah alat bukti dan saksi yang telah diserahkan dan dikemukakan, pemohon 209 (Arsid-Andre Taulany) sebanyak 35, pemohon 210 (Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno) 10, termohon (KPU Tangsel) 27 sedangkan terkait (Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie) 43,”
jelasnya pada persidangan terakhir Rabu 1 Desember 2010 dengan agenda dengar saksi dan alat bukti.
Menghadapi putusan ini, seluruh kubu baik nomor urut 3 Arsid-Andre Taulany sebagai pemohon gugatan dan tergugat atau termohon KPU Tangsel beserta pihak terkait nomor urut 4, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie mengaku siap menerima apapun vonis keputusan MK. (dira)
sumber : http://tangerangnews.com/baca/2010/12/07/3938/vonis-sidang-sengketa-pilkada-tangsel-diundur
PHPU Tangsel: Mendalilkan Ketidaknetralan KPU dan Negara
Jakarta, MKOnline - Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, diajukan ke MK, Senin (29/11/2010). Ada dua Pemohon yang mengajukan perkara ini, yakni Pemohon 209/PHPU.D-VIII/2010 oleh pasangan Arsid-Andreas Taulany dengan kuasa nya Endang Hadrian. Sementara Pemohon kedua adalah perkara 210/PHPU.D-VIII/2010 oleh pasangan Yayat Sudrajat-Moch. Norodom Sukarno dengan kuasanya Endang Hadrian dkk.
Pemohon No. 209 mendalilkan adanya ketidaknetralan Termohon dalam pelaksanaan pemilukada Tangsel yang berlangsung pada 13 November 2010. “Tindakan itu sangat memengaruhi hasil Pemilukada. Kami juga menemukan ketidaknetralan penyelenggara negara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lalu, ada berbagai macam pelanggaran yang sifatnya administratif dan pidana yang memengaruhi hasil suara,” tutur Kuasa Pemohon.
Menurut Pemohon No. 209, ketidaknetralan KPUD Tangsel adalah pencetakan surat suara cadangan sebanyak 5%, bukan 2%. Didalilkan juga bahwa PPK tidak melakukan penghitungan. “Penghitungan dilakukan dengan hanya membaca rekap,” dalil Pemohon.
Pemohon No. 209 meminta hasil Pemilukada Tangsel dibatalkan seluruhnya dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor empat, yakni pasangan Airin-Benyamin. “Kami juga minta pasangan Arsid-Andreas Taulany sebagai pasangan terpilih,” tambah Pemohon No. 209.
Sementara Pemohon No. 210 mengungkap inti keberatannya adalah pelanggaran dari Termohon, Pihak Terkait (pasangan nomor 4 dan nomor 3). “Pelanggaran terjadi pada tahap proses Pemilukada, dilakukan oleh pejabat walikota Tangsel. Sementara pasangan nomor 3 juga melanggar, karena didukung oleh PNS,” kata Kuasa Pemohon No. 210.
Pembuktian
Dalam Sidang Pembuktian, Selasa (30/11/2010), Pemohon awalnya mengajukan 90 orang saksi. Namun, karena Panel Hakim yang diketuai Mahfud MD meminta hanya menghadirkan saksi yang relevan, maka saksi dipangkas menjadi hanya 20 orang.
Nama saksi adalah Muhammad Soleh, Muhari, Muhidin Kitab, AA Johadin, Hendra, Abdul Karim, Abu Yazid Thoyib, Komariyah, Erwin Sarbini, Mahfud, Kartasasmita, Bambang, Elban, Indra Yakub Zein, Hadi Sumarno, Endang Iskandar, Widi Wirdawan, Kuto Setiawan, dan Ryan Saputra.
Saksi Muhammad Soleh adalah Ketua RW Benda Baru. “Bulan Pebruari, saya dipanggil Lurah Benda Baru, Pamulang. Saya datang sore hari dan Pak Lurah memerintahkan saya mendistribusikan stiker, kalender, dan baliho kecil bergambar Ibu Airin. Pada Mei 2010, dijanjikan kalau ingin insentifnya dinaikkan, diminta dukung Ibu Airin.
Saksi lain yakni Muhari, mengatakan ia diintimidasi oleh Pak Lurah dalam bentuk kalimat, bukan secara fisik. “Intimidasi ini dua hari sebelum pemilihan,” kata Muhari, yang mengaku tidak melaporkan intimidasi itu ke Panwas. Muhidin Kitab, saksi selanjutnya, juga mengaku diintimidasi.
Sementara itu, Panwas Pemilukada Tangsel yang hadir di persidangan, menjelaskan ada 81 indikasi pelanggaran. “Indikasi tersebut yang ditindaklanjuti sekitar 4 pelanggaran. Terkait prevensi, kami melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah,” jelas Ketua Panwas Tangsel. (Yazid/mh)
aumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4822
Pemohon No. 209 mendalilkan adanya ketidaknetralan Termohon dalam pelaksanaan pemilukada Tangsel yang berlangsung pada 13 November 2010. “Tindakan itu sangat memengaruhi hasil Pemilukada. Kami juga menemukan ketidaknetralan penyelenggara negara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lalu, ada berbagai macam pelanggaran yang sifatnya administratif dan pidana yang memengaruhi hasil suara,” tutur Kuasa Pemohon.
Menurut Pemohon No. 209, ketidaknetralan KPUD Tangsel adalah pencetakan surat suara cadangan sebanyak 5%, bukan 2%. Didalilkan juga bahwa PPK tidak melakukan penghitungan. “Penghitungan dilakukan dengan hanya membaca rekap,” dalil Pemohon.
Pemohon No. 209 meminta hasil Pemilukada Tangsel dibatalkan seluruhnya dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor empat, yakni pasangan Airin-Benyamin. “Kami juga minta pasangan Arsid-Andreas Taulany sebagai pasangan terpilih,” tambah Pemohon No. 209.
Sementara Pemohon No. 210 mengungkap inti keberatannya adalah pelanggaran dari Termohon, Pihak Terkait (pasangan nomor 4 dan nomor 3). “Pelanggaran terjadi pada tahap proses Pemilukada, dilakukan oleh pejabat walikota Tangsel. Sementara pasangan nomor 3 juga melanggar, karena didukung oleh PNS,” kata Kuasa Pemohon No. 210.
Pembuktian
Dalam Sidang Pembuktian, Selasa (30/11/2010), Pemohon awalnya mengajukan 90 orang saksi. Namun, karena Panel Hakim yang diketuai Mahfud MD meminta hanya menghadirkan saksi yang relevan, maka saksi dipangkas menjadi hanya 20 orang.
Nama saksi adalah Muhammad Soleh, Muhari, Muhidin Kitab, AA Johadin, Hendra, Abdul Karim, Abu Yazid Thoyib, Komariyah, Erwin Sarbini, Mahfud, Kartasasmita, Bambang, Elban, Indra Yakub Zein, Hadi Sumarno, Endang Iskandar, Widi Wirdawan, Kuto Setiawan, dan Ryan Saputra.
Saksi Muhammad Soleh adalah Ketua RW Benda Baru. “Bulan Pebruari, saya dipanggil Lurah Benda Baru, Pamulang. Saya datang sore hari dan Pak Lurah memerintahkan saya mendistribusikan stiker, kalender, dan baliho kecil bergambar Ibu Airin. Pada Mei 2010, dijanjikan kalau ingin insentifnya dinaikkan, diminta dukung Ibu Airin.
Saksi lain yakni Muhari, mengatakan ia diintimidasi oleh Pak Lurah dalam bentuk kalimat, bukan secara fisik. “Intimidasi ini dua hari sebelum pemilihan,” kata Muhari, yang mengaku tidak melaporkan intimidasi itu ke Panwas. Muhidin Kitab, saksi selanjutnya, juga mengaku diintimidasi.
Sementara itu, Panwas Pemilukada Tangsel yang hadir di persidangan, menjelaskan ada 81 indikasi pelanggaran. “Indikasi tersebut yang ditindaklanjuti sekitar 4 pelanggaran. Terkait prevensi, kami melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah,” jelas Ketua Panwas Tangsel. (Yazid/mh)
aumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4822
Monday, December 6, 2010
Sekel mengaku dipaksa untuk mendukung pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.
Airin-Arsid Saling Tuding di MK
Gambir, Warta Kota. SEJUMLAH saksi kubu Arsid-Andre Taulany, yang teridri atas lurah dan sekretaris lurah (Sekel) mengaku dipaksa untuk mendukung pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. Hal itu terungkap dalam sidang gugatan hasil Pemilukada Kota Tangsel Selasa (28/11) di Mahkamah Konstitusi (MK) Gambir.
Sidang sengketa Pemilukada Tangsel itu dipimpin majelis hakim yang berjumlah tiga orang, yaitu Mahfud MD (Ketua), Arsyad Sanusi (anggota), dan Maria Farida Indrati (anggota). Sidang digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak. Kemarin kubu Arsid mengajukan saksi 15 orang terdiri atas lurah dan sekel.
"Kami pernah dikumpulkan di rumah Ibu Airin di Alam Sutra Serpong. Intinya agar kami mendukung Ibu Airin. Saat pulang kami diberi uang Rp 2,5 juta. Yang hadir saat itu sekitar 54 lurah se-Tangsel. Yang memberi uang adalah H Rasyid, panitia acara itu," ucap Syahbudi, Lurah Benda.
Menurut Syahbudi, setiap apel Senin pagi, beberapa bulan menjelang pemilukada, camat memanggil seluruh lurah. Camat bertanya soal kondisi dan keadaan peta dukungan terhadap Airin-Benyamin. Camat meminta supaya dukungan itu terus digalang agar Airin menang saat pemilukada.
Hal yang sama diungkapkan saksi lain, di antaranya Djamaludin, Sujiana, Eddy, Harun. Keempatnya adalah sekel. Mereka mengaku diharuskan mendukung Airin-Benyamin. Sebagian dari mereka mengaku diintimidasi oleh camat jika diketahui berbeda pandangan. Bahkan di antara mereka ada yang dicopot dari sekel, dan diturunkan jabatannya menjadi staf di Kantor Kecamatan. Malah, Dede, staf honorer di Kelurahan Pisangan, yang juga saksi kubu Arsid, dipecat gara-gara tidak mendukung Airin.
"Saya sempat berdebat dengan Pak Lurah Idrus Asyani. Menurut saya, PNS itu harus netral, tidak boleh mendukung pasangan calon. Tapi malah dipecat saya sebagai PNS honorer. Saya dianggap tidak sejalan dengan lurah," ucapnya.
Dibantah
Namun keterangan para saksi kubu Arsid itu dibantah oleh saksi yang diajukan Airin. Dalam sidang tersebut kubu Airin juga menghadirkan 15 saksi, di antaranya terdapat pejabat Eselon I dan II Kota Tangsel, serta para camat. Mereka adalah Penjabat Wali Kota Tangsel, Eutik Suarta, Asda I Ahadi, Sekretaris Daerah Dudung Diredja, Kepala Dinas Pendidikan Dadang Sofyan, Kepala Dinas Kesehatan Dadang M Epid, Kepala Dinas Bina Marga Dandy P
Eutik Suarta mengatakan tudingan bahwa PNS Tangsel termasuk para lurah harus mendukung salah sati kandidat adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada. Menurut Eutik, sejak sebelum masa kampanye dimulai, pihaknya sudah membuat surat edaran agar semua PNS tangsel bersikap netral, dan tidak terlibat politik praktis. Komitmen netralitas itu kata Eutik diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan soal netralitas PNS Tangsel antara Sekda/Kepala BKD, Dudung E Diredja, dengan Ketua Panwaslu Tangsel Muslih Basar.
Ahadi yang disebut-sebut terlibat dalam tim sukses juga membantah. "Saya tak mengenal Airin. Cuma ketemu saat ada acara. Saya juga tidak menandatangani surat memo soal dukungan kepada Airin," ucapnya.
Verry Muchlis, sekretasris tim sukses Airin, mengatakan bahwa kubunya telah melaksanakan semua proses pentahapan dengan baik. "Kami tidak punya kemampuan untuk melakukan dukungan secara terstruktur dan masif termasuk mengerahkan lurah atau sekel. Justru kubu nomor tiga yang melakuklan politik uang," tegasnya.
Mendengar keterangan dari para saksi itu, majelis hakim MK tampak bingung. "Ada apa ini? Kata saksi pemohon ada politik uang dan dukungan PNS, tapi kata saksi termohon, tidak ada. Ingat kalian disumpah sebelum bersidang. Jadi tidak boleh bohong. Karena keterangannya berbeda sekali," ucap Maria Farida.
Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (1/12) ini. Ketua MK, Mahfud MD, meminta pihak termohon dan pemohon untuk menyusun daftar saksi dengan benar agar tidak ada yang luput dari sumpah. (Valentino Verry)
sumber : http://www.wartakota.co.id/detil/berita/33467/Airin-Arsid-Saling-Tuding-di-MK
Gambir, Warta Kota. SEJUMLAH saksi kubu Arsid-Andre Taulany, yang teridri atas lurah dan sekretaris lurah (Sekel) mengaku dipaksa untuk mendukung pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. Hal itu terungkap dalam sidang gugatan hasil Pemilukada Kota Tangsel Selasa (28/11) di Mahkamah Konstitusi (MK) Gambir.
Sidang sengketa Pemilukada Tangsel itu dipimpin majelis hakim yang berjumlah tiga orang, yaitu Mahfud MD (Ketua), Arsyad Sanusi (anggota), dan Maria Farida Indrati (anggota). Sidang digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak. Kemarin kubu Arsid mengajukan saksi 15 orang terdiri atas lurah dan sekel.
"Kami pernah dikumpulkan di rumah Ibu Airin di Alam Sutra Serpong. Intinya agar kami mendukung Ibu Airin. Saat pulang kami diberi uang Rp 2,5 juta. Yang hadir saat itu sekitar 54 lurah se-Tangsel. Yang memberi uang adalah H Rasyid, panitia acara itu," ucap Syahbudi, Lurah Benda.
Menurut Syahbudi, setiap apel Senin pagi, beberapa bulan menjelang pemilukada, camat memanggil seluruh lurah. Camat bertanya soal kondisi dan keadaan peta dukungan terhadap Airin-Benyamin. Camat meminta supaya dukungan itu terus digalang agar Airin menang saat pemilukada.
Hal yang sama diungkapkan saksi lain, di antaranya Djamaludin, Sujiana, Eddy, Harun. Keempatnya adalah sekel. Mereka mengaku diharuskan mendukung Airin-Benyamin. Sebagian dari mereka mengaku diintimidasi oleh camat jika diketahui berbeda pandangan. Bahkan di antara mereka ada yang dicopot dari sekel, dan diturunkan jabatannya menjadi staf di Kantor Kecamatan. Malah, Dede, staf honorer di Kelurahan Pisangan, yang juga saksi kubu Arsid, dipecat gara-gara tidak mendukung Airin.
"Saya sempat berdebat dengan Pak Lurah Idrus Asyani. Menurut saya, PNS itu harus netral, tidak boleh mendukung pasangan calon. Tapi malah dipecat saya sebagai PNS honorer. Saya dianggap tidak sejalan dengan lurah," ucapnya.
Dibantah
Namun keterangan para saksi kubu Arsid itu dibantah oleh saksi yang diajukan Airin. Dalam sidang tersebut kubu Airin juga menghadirkan 15 saksi, di antaranya terdapat pejabat Eselon I dan II Kota Tangsel, serta para camat. Mereka adalah Penjabat Wali Kota Tangsel, Eutik Suarta, Asda I Ahadi, Sekretaris Daerah Dudung Diredja, Kepala Dinas Pendidikan Dadang Sofyan, Kepala Dinas Kesehatan Dadang M Epid, Kepala Dinas Bina Marga Dandy P
Eutik Suarta mengatakan tudingan bahwa PNS Tangsel termasuk para lurah harus mendukung salah sati kandidat adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada. Menurut Eutik, sejak sebelum masa kampanye dimulai, pihaknya sudah membuat surat edaran agar semua PNS tangsel bersikap netral, dan tidak terlibat politik praktis. Komitmen netralitas itu kata Eutik diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan soal netralitas PNS Tangsel antara Sekda/Kepala BKD, Dudung E Diredja, dengan Ketua Panwaslu Tangsel Muslih Basar.
Ahadi yang disebut-sebut terlibat dalam tim sukses juga membantah. "Saya tak mengenal Airin. Cuma ketemu saat ada acara. Saya juga tidak menandatangani surat memo soal dukungan kepada Airin," ucapnya.
Verry Muchlis, sekretasris tim sukses Airin, mengatakan bahwa kubunya telah melaksanakan semua proses pentahapan dengan baik. "Kami tidak punya kemampuan untuk melakukan dukungan secara terstruktur dan masif termasuk mengerahkan lurah atau sekel. Justru kubu nomor tiga yang melakuklan politik uang," tegasnya.
Mendengar keterangan dari para saksi itu, majelis hakim MK tampak bingung. "Ada apa ini? Kata saksi pemohon ada politik uang dan dukungan PNS, tapi kata saksi termohon, tidak ada. Ingat kalian disumpah sebelum bersidang. Jadi tidak boleh bohong. Karena keterangannya berbeda sekali," ucap Maria Farida.
Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (1/12) ini. Ketua MK, Mahfud MD, meminta pihak termohon dan pemohon untuk menyusun daftar saksi dengan benar agar tidak ada yang luput dari sumpah. (Valentino Verry)
sumber : http://www.wartakota.co.id/detil/berita/33467/Airin-Arsid-Saling-Tuding-di-MK
Aktivis JPTS Yakin Pilkada Tangsel Diulang
Gugat menggugat di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) semakin memanas. Pasalnya, Aktivis Jaringan Pamilih Tangerang Selatan, Banten, menyatakan yakin Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan untuk mengulang pemungutan suara pilkada di daerah itu.
"Bila melihat dari keterangan saksi selama sidang dan bukti yang diberikan kepada majelis hakim seperti rekaman video, MK akan mengabulkan permohonan pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang," kata Sekretaris JPTS, Ali Irvan di Tangerang Jum`at (3/12/2010).
Intervensi birokrasi dan bantahan pejabat yang dituding mendukung Airin - Ben selama Pemilu, terkesan sangat ragu saat membantah di hadapan majelis hakim.
Bahkan, bantahan kecurangan dari kubu pasangan Airin - Ben, sangat tidak diterima alasannya sebab kesalahan yang dilakukannya sangat vulgar.
"Pejabat yang menjadi saksi dalam persidangan terlihat sangat ragu ketika menjawab pertanyaan anggota majelis hakim. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa mereka (pejabat) terlibat di dalamnya," katanya.
MK akan mengumumkan hasil sidang sendiri akan dilakukan pada pekan depan hari Rabu (8/12/2010) atau Kamis (9/12/2010) setelah majelis hakim mempelajari bukti dari keterangan saksi. (Fat/At)
sumber: http://www.berita8.com/read/2010/12/03/1/33891/Aktivis-JPTS-Yakin-Pilkada-Tangsel-Diulang
"Bila melihat dari keterangan saksi selama sidang dan bukti yang diberikan kepada majelis hakim seperti rekaman video, MK akan mengabulkan permohonan pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang," kata Sekretaris JPTS, Ali Irvan di Tangerang Jum`at (3/12/2010).
Intervensi birokrasi dan bantahan pejabat yang dituding mendukung Airin - Ben selama Pemilu, terkesan sangat ragu saat membantah di hadapan majelis hakim.
Bahkan, bantahan kecurangan dari kubu pasangan Airin - Ben, sangat tidak diterima alasannya sebab kesalahan yang dilakukannya sangat vulgar.
"Pejabat yang menjadi saksi dalam persidangan terlihat sangat ragu ketika menjawab pertanyaan anggota majelis hakim. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa mereka (pejabat) terlibat di dalamnya," katanya.
MK akan mengumumkan hasil sidang sendiri akan dilakukan pada pekan depan hari Rabu (8/12/2010) atau Kamis (9/12/2010) setelah majelis hakim mempelajari bukti dari keterangan saksi. (Fat/At)
sumber: http://www.berita8.com/read/2010/12/03/1/33891/Aktivis-JPTS-Yakin-Pilkada-Tangsel-Diulang
Tahapan Pilkada Tangsel Harus Diulang
Pemilihan Wali Kota
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tangerang Selatan (Tangsel) harus meninjau kembali tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tangsel.
Hal itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU No 27/2009 Pasal 348 tentang Susduk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD yang diajukan 21 calon legislator dari 16 partai politik di Tangsel.
“KPUD Tangerang Selatan harus menghentikan tahapan pilkada dan membuka ulang pendaftaran calon wali kota,” kata pengamat politik Andrinof Chaniago, ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (2/9).
Dia menjelaskan keputusan MK adalah final dan berlaku ketika keputusan itu dikeluarkan sehingga siapa pun dan lembaga mana pun harus menaatinya. KPUD Tangsel harus mengakomodasi 21 suara tersebut.
Jika tidak, pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan mulus dan akan mendapat protes dari berbagai pihak. Hal senada ditegaskan Umar S Bakri, Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional.
“KPUD Tangsel maupun KPU Pusat harus menaati keputusan MK dan mengulang lagi tahapan Pilkada Tangsel,” ujarnya. Bukan hanya itu, jika KPUD Tangsel tetap ngotot meneruskan tahapan pilkada, proses pilkada ini di kemudian hari akan mendapat gugatan hukum.
“Saya pikir, daripada di kemudian hari mendapat masalah, lebih baik KPUD Tangsel membuka kembali pendaftaran calon pilkada,” ujarnya. Meski saat ini proses tahapan pilkada sudah masuk verifikasi, tidak ada masalah jika tahapan diulang kembali.
Untuk menetapkan proses tahapan ulang, tidak harus menunggu pelantikan anggota DPRD Tangsel. “Ketika sudah diketahui perolehan suara masing- masing partai, maka mereka sudah berhak memiliki suara di pilkada,” tegasnya.
Sementara itu, anggota KPU Nasrullah menegaskan pi hak nya sampai saat ini tidak ada rencana untuk mengubah tahapan Pilkada Tangsel, sebab keputusan MK tersebut muncul setelah pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota ditutup.
Seperti diketahui, sidang pleno MK pada Jumat (27/8) me ngabulkan gugatan 21 calon legislator dari 16 partai politik di Tangsel soal Pengujian Undang- Undang No 27/2009 Pasal 348 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabu paten/ kota terhadap UUD 1945.
Hasilnya, putusan MK bernomor 124/ PUU-VII/2010 itu menetapkan pengisian kuota di DPRD Tangsel lebih tepat menggunakan UU No 22 Tahun 2003, bukan UU No 27 Tahun 2009.
Putusan MK ini mengubah komposisi perwakilan partai politik di DPRD Tangsel, termasuk adanya penambahan lima kursi, yakni 45 menjadi 50 kursi.
emh/P-3
sumber : http://dhi.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=61698
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tangerang Selatan (Tangsel) harus meninjau kembali tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tangsel.
Hal itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU No 27/2009 Pasal 348 tentang Susduk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD yang diajukan 21 calon legislator dari 16 partai politik di Tangsel.
“KPUD Tangerang Selatan harus menghentikan tahapan pilkada dan membuka ulang pendaftaran calon wali kota,” kata pengamat politik Andrinof Chaniago, ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (2/9).
Dia menjelaskan keputusan MK adalah final dan berlaku ketika keputusan itu dikeluarkan sehingga siapa pun dan lembaga mana pun harus menaatinya. KPUD Tangsel harus mengakomodasi 21 suara tersebut.
Jika tidak, pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan mulus dan akan mendapat protes dari berbagai pihak. Hal senada ditegaskan Umar S Bakri, Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional.
“KPUD Tangsel maupun KPU Pusat harus menaati keputusan MK dan mengulang lagi tahapan Pilkada Tangsel,” ujarnya. Bukan hanya itu, jika KPUD Tangsel tetap ngotot meneruskan tahapan pilkada, proses pilkada ini di kemudian hari akan mendapat gugatan hukum.
“Saya pikir, daripada di kemudian hari mendapat masalah, lebih baik KPUD Tangsel membuka kembali pendaftaran calon pilkada,” ujarnya. Meski saat ini proses tahapan pilkada sudah masuk verifikasi, tidak ada masalah jika tahapan diulang kembali.
Untuk menetapkan proses tahapan ulang, tidak harus menunggu pelantikan anggota DPRD Tangsel. “Ketika sudah diketahui perolehan suara masing- masing partai, maka mereka sudah berhak memiliki suara di pilkada,” tegasnya.
Sementara itu, anggota KPU Nasrullah menegaskan pi hak nya sampai saat ini tidak ada rencana untuk mengubah tahapan Pilkada Tangsel, sebab keputusan MK tersebut muncul setelah pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota ditutup.
Seperti diketahui, sidang pleno MK pada Jumat (27/8) me ngabulkan gugatan 21 calon legislator dari 16 partai politik di Tangsel soal Pengujian Undang- Undang No 27/2009 Pasal 348 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabu paten/ kota terhadap UUD 1945.
Hasilnya, putusan MK bernomor 124/ PUU-VII/2010 itu menetapkan pengisian kuota di DPRD Tangsel lebih tepat menggunakan UU No 22 Tahun 2003, bukan UU No 27 Tahun 2009.
Putusan MK ini mengubah komposisi perwakilan partai politik di DPRD Tangsel, termasuk adanya penambahan lima kursi, yakni 45 menjadi 50 kursi.
emh/P-3
sumber : http://dhi.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=61698
Andre Taulani Optimis Ungkap Kecurangan Pilkada Tangsel
Jakarta Bintang 'Opera Van Java', Andre Taulani menggugat kubu lawannya dalam Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel). Andre optimis bisa mengungkap adanya kecurangan dalam Pilkada itu.
"Optimis sekali. Dari tiga kali persidangan, sangat bisa membuktikan dengan yang kita punya," jelas Andre saat ditemui di sela-sela ulang tahun anaknya di Tamani Cafe, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (4/12/2010) malam.
Andre merasa memiliki kekuatan karena gugatannya pada kubu lawannya Airin-Benyamin diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan kubunya memiliki bukti kuat soal adanya kecurangan dalam Pilkada yang dimenangkan pihak Airin itu.
"Sekarang tinggal menunggu keputusan dari MK, seminggu lagi," jelasnya.
Sejauh ini, Andre mengaku tidak dapat teror meski menggugat Airin cs ke MK. Ia berharap sampai proses gugatan selesai, semuanya bisa berjalan dengan damai.
Sebelumnya, rapat pleno KPU Tangsel mengenai penetapan rekapitulasi suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel, memutuskan pasangan nomor urut 4 yakni Airin-Benyamin mendapat perolehan suara terbanyak. Perolehan suara pasangan ini hanya berbeda tipis dengan pasangan Arsid-Andre, yakni 1.115 suara.
(eny/eny)
sumber : http://us.detikhot.com/read/2010/12/05/101121/1509248/230/andre-taulani-optimis-ungkap-kecurangan-pilkada-tangsel
"Optimis sekali. Dari tiga kali persidangan, sangat bisa membuktikan dengan yang kita punya," jelas Andre saat ditemui di sela-sela ulang tahun anaknya di Tamani Cafe, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (4/12/2010) malam.
Andre merasa memiliki kekuatan karena gugatannya pada kubu lawannya Airin-Benyamin diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan kubunya memiliki bukti kuat soal adanya kecurangan dalam Pilkada yang dimenangkan pihak Airin itu.
"Sekarang tinggal menunggu keputusan dari MK, seminggu lagi," jelasnya.
Sejauh ini, Andre mengaku tidak dapat teror meski menggugat Airin cs ke MK. Ia berharap sampai proses gugatan selesai, semuanya bisa berjalan dengan damai.
Sebelumnya, rapat pleno KPU Tangsel mengenai penetapan rekapitulasi suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangsel, memutuskan pasangan nomor urut 4 yakni Airin-Benyamin mendapat perolehan suara terbanyak. Perolehan suara pasangan ini hanya berbeda tipis dengan pasangan Arsid-Andre, yakni 1.115 suara.
(eny/eny)
sumber : http://us.detikhot.com/read/2010/12/05/101121/1509248/230/andre-taulani-optimis-ungkap-kecurangan-pilkada-tangsel
Saturday, December 4, 2010
MK Putus Sengketa Pilkada Tangsel Pekan Depan
Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sengeta pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, pekan depan. "Putusan untuk sengketa pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) akan diumumkan pekan depan," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD pada persidangan di MK Jakarta, Rabu
Baca selengkap nya
Rekaman Keterlibatan PNS Diputar di Mahkamah Konstitusi
Jakarta (ANTARA News) - Video rekaman dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, untuk kemenangan pasangan Airin-Benyamin diputar pada persidangan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu.
Baca selengkapnya
Baca selengkapnya
Pemilukada Tangsel: Apa Penilaian Anda Pada Apa Yang Akan Diputus MK..??
Apa Penilaian Anda Pada Apa Yang Akan Diputus MK..??
Kubu Arsid-Andreas Taulany
Materi Gugatan :
- Netralitas PNS
- Kacaunya Penetapan Daftar Pemilih Tetap
- Praktik Money Politik
- Keberpihakan KPU kepada Airin
- Intimidasi Struktural di Kalangan Birokrat
- Penggelembungan Suara oleh KPU
Bukti-Bukti :
- Surat Memo AIFAC yang Dikeluarkan Asda I Ahadi
- Perkumpulan PNS dengan Airin di The Green Serpong (terekam video)
- Intimidasi Camat kepada Aparatur Kelurahan
- Pidato Asda I Ahadi di Radio Metro Sonar FM (terekam video)
- Pembagian Sembako dan Uang kepada Aparatur Pemerintahan
- Beredarnya C6 Bukan untuk Pemiliknya
- Sosialisasi Atas Pasangan Nomor Urut 4 di Cilenggang
Kubu Yayat-Norodom
Materi Gugatan :
- Netralitas PNS
- Kacaunya Penetapan Daftar Pemilih Tetap
- Praktik Money Politik
- Keberpihakan KPU kepada Airin
Bukti-Bukti :
- Keterlibatan PNS Tangsel dan Kabupaten Tangerang Secara Struktural, Teroganisir dan Masif
- Pidato Eutik Suarta di Gereja Bintaro (terekam video)
- Pembagian Uang di Poncok Cabe Udik dan Cilenggang
- Sosialisasi Atas Pasangan Nomor Urut 4 di Cilenggang
- Pembukaan Kotak Suara oleh PPK
Kesimpulan :
Atas alasan kecurangan-kecurangan yang dilakukan dua pasangan calon baik Kubu Airin-Benyamin pun Arsid-Andreas, Yayat-Norodom meminta agar Airin-Benyamin dan juga Arsid-Andreas untuk didiskualifikasi dari pencalonan, meminta untuk dilaksanakan Pemilukada ulang, dan atau, meminta kepada MK untuk menetapkan pasangan Yayat-Norodom sebagai walikota dan wakil walikota terpilih.
Kubu Airin-Benyamin
Sanggahan :
- Tidak Ada Pengerahan PNS secara Struktural, Teroganisir dan Masif
- Politik Uang oleh Nomor Urut 3 di Pondok Cabe Udik dan Cilenggang (terekam video)
- Pengerahan PNS Asal Kabupaten Tangerang
- Surat Memo AIFAC yang Dikeluarkan Asda I Ahadi bukan untuk pemenangan
- Pidato Eutik Suarta di Gereja Bintaro tak Memuat Seruan Dukungan
- Perkumpulan PNS dengan Airin di The Green Serpong Dipalsukan Tanggalnya.
- Pidato Asda I Ahadi di Radio Metro Sonar FM Jauh Sebelum Tahapan Ditetapkan
Kesimpulan :
Pasangan Airin-Benyamin sudah membuktikan ketidakbenaran dari tuduhan yang dialamatkan pihak pemohon. Fakta di persidangan menyatakan, banyak bukti-bukti dari pemohon yang tidak sesuai dan terkesan dibuat-buat. Terlebih, tidak satupun bukti baik dari rekaman video maupun dari keterangan saksi yang diajukan pemohon yang dapat menyimpulkan tudingan itu. Mereka menilai tidak ada fakta hukum yang jelas yang dapat menggagalkan kemenangan keduanya.
KPU Kota Tangsel
Sanggahan :
- Sosialisasi di Cilenggang Karena Belum Ada Contoh Kertas Suara dan Meminjam Draf Sosialisasi Milik Kabupaten Serang.
- Kekeliruan DPT Sudah Diminimalisir Dengan Menarik C6 yang Tercetak Ganda dan Mengedarkan Surat Warga Pemilik KTP dan Terdata dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bisa Memilih
- Pembukaan Kotak Disaksikan Seluruh Saksi dan Tidak Ada Berita Acara Keberatan.
Kesimpulan :
Perkara yang diajukan pihak pemohon tidak bisa membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara dan proses Pemilukada yang sudah dilakukan secara terorganisir oleh KPU Kota Tangsel. Bahwa persidangan yang dilayangkan pemohon kepada termohon sudah melenceng jauh dan lebih banyak membuktikan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait serta juga membuktikan kesalahan yang dilakukan pihak pemohon sendiri. Sebaliknya, rekaman video yang dihadirkan pemohon justru menyudutkan mereka sendiri yang menghadirkan adanya praktik money politik yang mereka lakukan.
Penilaian Anda..??
sumber Catatan Facebook Sanusi Pane
Kubu Arsid-Andreas Taulany
Materi Gugatan :
- Netralitas PNS
- Kacaunya Penetapan Daftar Pemilih Tetap
- Praktik Money Politik
- Keberpihakan KPU kepada Airin
- Intimidasi Struktural di Kalangan Birokrat
- Penggelembungan Suara oleh KPU
Bukti-Bukti :
- Surat Memo AIFAC yang Dikeluarkan Asda I Ahadi
- Perkumpulan PNS dengan Airin di The Green Serpong (terekam video)
- Intimidasi Camat kepada Aparatur Kelurahan
- Pidato Asda I Ahadi di Radio Metro Sonar FM (terekam video)
- Pembagian Sembako dan Uang kepada Aparatur Pemerintahan
- Beredarnya C6 Bukan untuk Pemiliknya
- Sosialisasi Atas Pasangan Nomor Urut 4 di Cilenggang
Kubu Yayat-Norodom
Materi Gugatan :
- Netralitas PNS
- Kacaunya Penetapan Daftar Pemilih Tetap
- Praktik Money Politik
- Keberpihakan KPU kepada Airin
Bukti-Bukti :
- Keterlibatan PNS Tangsel dan Kabupaten Tangerang Secara Struktural, Teroganisir dan Masif
- Pidato Eutik Suarta di Gereja Bintaro (terekam video)
- Pembagian Uang di Poncok Cabe Udik dan Cilenggang
- Sosialisasi Atas Pasangan Nomor Urut 4 di Cilenggang
- Pembukaan Kotak Suara oleh PPK
Kesimpulan :
Atas alasan kecurangan-kecurangan yang dilakukan dua pasangan calon baik Kubu Airin-Benyamin pun Arsid-Andreas, Yayat-Norodom meminta agar Airin-Benyamin dan juga Arsid-Andreas untuk didiskualifikasi dari pencalonan, meminta untuk dilaksanakan Pemilukada ulang, dan atau, meminta kepada MK untuk menetapkan pasangan Yayat-Norodom sebagai walikota dan wakil walikota terpilih.
Kubu Airin-Benyamin
Sanggahan :
- Tidak Ada Pengerahan PNS secara Struktural, Teroganisir dan Masif
- Politik Uang oleh Nomor Urut 3 di Pondok Cabe Udik dan Cilenggang (terekam video)
- Pengerahan PNS Asal Kabupaten Tangerang
- Surat Memo AIFAC yang Dikeluarkan Asda I Ahadi bukan untuk pemenangan
- Pidato Eutik Suarta di Gereja Bintaro tak Memuat Seruan Dukungan
- Perkumpulan PNS dengan Airin di The Green Serpong Dipalsukan Tanggalnya.
- Pidato Asda I Ahadi di Radio Metro Sonar FM Jauh Sebelum Tahapan Ditetapkan
Kesimpulan :
Pasangan Airin-Benyamin sudah membuktikan ketidakbenaran dari tuduhan yang dialamatkan pihak pemohon. Fakta di persidangan menyatakan, banyak bukti-bukti dari pemohon yang tidak sesuai dan terkesan dibuat-buat. Terlebih, tidak satupun bukti baik dari rekaman video maupun dari keterangan saksi yang diajukan pemohon yang dapat menyimpulkan tudingan itu. Mereka menilai tidak ada fakta hukum yang jelas yang dapat menggagalkan kemenangan keduanya.
KPU Kota Tangsel
Sanggahan :
- Sosialisasi di Cilenggang Karena Belum Ada Contoh Kertas Suara dan Meminjam Draf Sosialisasi Milik Kabupaten Serang.
- Kekeliruan DPT Sudah Diminimalisir Dengan Menarik C6 yang Tercetak Ganda dan Mengedarkan Surat Warga Pemilik KTP dan Terdata dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Bisa Memilih
- Pembukaan Kotak Disaksikan Seluruh Saksi dan Tidak Ada Berita Acara Keberatan.
Kesimpulan :
Perkara yang diajukan pihak pemohon tidak bisa membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara dan proses Pemilukada yang sudah dilakukan secara terorganisir oleh KPU Kota Tangsel. Bahwa persidangan yang dilayangkan pemohon kepada termohon sudah melenceng jauh dan lebih banyak membuktikan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait serta juga membuktikan kesalahan yang dilakukan pihak pemohon sendiri. Sebaliknya, rekaman video yang dihadirkan pemohon justru menyudutkan mereka sendiri yang menghadirkan adanya praktik money politik yang mereka lakukan.
Penilaian Anda..??
sumber Catatan Facebook Sanusi Pane
MK Diprediski Menangkan Pihak Termohon
Ujung perkara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangsel memang baru diputus mahkamah konstitusi (MK) pada pertengahan pekan depan. Namun, sejumlah pengamat politikk hingga pengamat hukum sudah mulai memprediksikan puncak dari perjalanan Pemilukada perdana di daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang tersebut.
Pengamat Hukum dari Universitas Pamulang (Unpam) Kota Tangsel Dhani Ramdhani mengatakan, pemohon dalam kasus persidangan MK bisa dimenangkan gugatannya jika dianggap majelis hakim benar-benar mampu menghadirkan bukti dan saksi yang dapat mempertegas gugatan mereka secara outentik.
“Bahasa hukum itu pasti dan tidak ragu-ragu. Ketika ada saksi dan bukti yang kuat, maka akan menguntungkan pihak pengugat. Sedangkan ketika bukti dalam persidangan dan keterangan saksi tidak bisa memperkuat gugatan yang diajukan, maka posisinya akan lemah dan akan menguntungkan tergugat,” paparnya kepada koran ini saat dihubungi semalam.
Sayanganya, kerap kali pembuktian secara faktual disertai bukti yang outentik ini jarang bisa dihadirkan oleh pihak pemohon. Terlebih, pengakuan saksi pun terkadang ragu dan tak bisa membawa alat bukti yang dibutuhkan untuk memperkuat adanya kecurangan yang dilakukan pihak termohon. “Kalau selama persidangan lalu alat buktinya bisa dihadirkan, mungkin saja akan menguatkan posisi pemohon. Asalkan, alat bukti itu bisa menyatakan adanya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak termohon,” ujarnya.
Sekedar memprediksikan, MK dianggapnya tidak akan mudah memutuskan satu perkara yang berkaitan dengan sengketa Pemilukada. Artinya, berdasarkan fakta persidangan yang telah laksanakan MK, persentase angka kemenengan pihak pemohon dikabulkan gugatannya sangat rendah dibanding kemenangan di pihak termohon.
“Pengamatan saya selama ini, MK lebih mudah memenangkan yang sudah menang dan jarang sekali memenangkan pihak pemohon. Lagi-lagi perkaranya, tidak bisanya pemohon membuktikan kecurangan yang dilakukan termohon,” katanya menjelaskan.
Dia juga membeberkan, ada titik tekan yang sangat bisa menguntungkan pihak pemohon. Antara lain, materi gugatan yang diajukan adalah masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perundangan-undangan, aturan dan ketetapan Pemilukada pun Pemilu yang kemudian bisa dibuktikan. Dan juga ada fajta hukum yang mencederai proses Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia.
“Memang tidak mudah memprediskikan putusan MK. Tapi menurut saya pribadi, MK juga akan berpaku pada pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan termohon atas undang-undang, aturan dan ketetapan yang sudah diatur untuk Pemilukada dalam menentukan siapa yang harusnyda dimenangkan dan seharusnya dibatalkan kemenangannya,” pungkasnya.
Berbeda dengan pendapat Dhani, Sekretaris Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) Ali Irvan mengatakan, dari beberapa bukti dan saksi yang diajukan pihak pemohon, ada beberpa poin yang dianggap bisa diterima pembuktiannya oleh MK dan akan membawa pemohon memenangkan gugatannya. “Kami justru memprediski MK akan mengambil keputusan untuk mengulang pemungutan suara di daerah itu,” kata Ali Irvan dalam rilis tertulisnya.
Diantara bukti yang bisa dijadikan poin pengambilan keputusan pengulangan pemungutan suara itu antara lain, rekaman video, intervensi birokrasi dan bantahan pejabat yang dituding mendukung Airin-Benyamin selama Pemilukada terkesan sangat ragu dan justru membenarkan adanya keterlibatan para brokrat tersebut.
“Pejabat yang menjadi saksi dalam persidangan terlihat sangat ragu ketika menjawab pertanyaan anggota majelis hakim. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa mereka (pejabat) terlibat di dalamnya,” tandasnya.
Sementara itu, masing-masing kubu yang berperkara memiliki pendapatnya sendiri. Seperti yang kesimpulan akhir yang diutarakan Kuasa Hukum Arsid-Andreas Endang Hadrian, mereka menyimpulkan, ada 35 bukti pelanggaran dan kecurangan yang diajukannya kepada MK sudah sangat jelas secara fakta bahwa ada pelanggaran sistematis, struktural dan masif yang dilakukan pasangan Airin-Benyamin melalui tangan birokrat dan pegawai negeri sipil (PNS) di Tangsel.
Atas alsan itu, Arsid-Andreas tetap bertahan dan meminta kepada Hakim MK untuk menerima gugatan yang diajukan tersebut dengan tuntutan diskualifikasi pasangan Airin-Benyamin dan memenangkan Arsid-Andreas.
Kuasa Hukum Yayat-Norodom Susilo Wardhoyo menyimpulkan, baik pasangan Airin-Benyamin maupun pasangan Arsid-Andreas keduanya sama-sama melakukan kecurangan yang masif. Pelibatan birokrat Kota Tangsel untuk memenangkan Airin dan juga keterlibatan birokrat Kabupaten tangerang untuk memenangkan Arsid sebuah fakta hukum yang dinilainya bisa diterima hakim MK untuk mengabulkan permohonannya yakni dimenangkan Yayat dan mendiskualifikasi Airin dan Arsid.
Kuasa Hukum Airin-Benyamin Syamsul menegaskan, pihaknya telah membuktikan ketidakbenaran dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Fakta di persidangan menyatakan, banyak bukti-bukti dari pemohon yang tidak sesuai dan terkesan dibuat-buat. Terlebih, tidak satupun bukti baik dari rekaman video maupun dari keterangan saksi yang diajukan pemohon yang dapat menyimpulkan tudingan itu.
Kuasa Hukum pemohon dalam hal ini KPU Kota Tangsel Agus Setiawan menyatakan, bahwa apa yang disangkakan dan diduga selama ini kepada kliennya merupakan fakta yang tidak bisa dijelaskan secara outentik di majelis persidangan MK. Terlebih, kami sudah membuktikan fakta outentik bahwa apa yang ditudingkan sebelumnya tidak memiliki dasar. Dan sebagai termohon dia lebih banyak melihat pemohon menuding pihak terkait.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan lembaganya tidak gegabah dalam memutuskan kasus sengketa pemilukada. Dia mencontohkan, dari 146 kasus sengketa, MK hanya mengabulkan 9 pemilukada saja. “Jadi kami tidak gegabah. Kita hanya memenangkan 9 pemilukada saja," ujar Mahfud MD
Menurut Mahfud, banyak kasus pemilukada meski berindikasi kecurangan, namun MK tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran. Setidaknya, kata dia, MK menilainya dari tiga hal, apakah kecurangan itu sistematis dalam arti didesain dari awal, struktural dalam arti menggunakan perangkat yang ada, dan massif. “Jika kita tidak menemukan hal itu, maka kita akan persilahkan agar kasusnya dibawa ke ranah pidana saja,” teranganya. (pane)
sumber: http://bantentribun.blogspot.com/2010/12/mk-diprediski-menangkan-pihak-termohon.html
Pengamat Hukum dari Universitas Pamulang (Unpam) Kota Tangsel Dhani Ramdhani mengatakan, pemohon dalam kasus persidangan MK bisa dimenangkan gugatannya jika dianggap majelis hakim benar-benar mampu menghadirkan bukti dan saksi yang dapat mempertegas gugatan mereka secara outentik.
“Bahasa hukum itu pasti dan tidak ragu-ragu. Ketika ada saksi dan bukti yang kuat, maka akan menguntungkan pihak pengugat. Sedangkan ketika bukti dalam persidangan dan keterangan saksi tidak bisa memperkuat gugatan yang diajukan, maka posisinya akan lemah dan akan menguntungkan tergugat,” paparnya kepada koran ini saat dihubungi semalam.
Sayanganya, kerap kali pembuktian secara faktual disertai bukti yang outentik ini jarang bisa dihadirkan oleh pihak pemohon. Terlebih, pengakuan saksi pun terkadang ragu dan tak bisa membawa alat bukti yang dibutuhkan untuk memperkuat adanya kecurangan yang dilakukan pihak termohon. “Kalau selama persidangan lalu alat buktinya bisa dihadirkan, mungkin saja akan menguatkan posisi pemohon. Asalkan, alat bukti itu bisa menyatakan adanya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak termohon,” ujarnya.
Sekedar memprediksikan, MK dianggapnya tidak akan mudah memutuskan satu perkara yang berkaitan dengan sengketa Pemilukada. Artinya, berdasarkan fakta persidangan yang telah laksanakan MK, persentase angka kemenengan pihak pemohon dikabulkan gugatannya sangat rendah dibanding kemenangan di pihak termohon.
“Pengamatan saya selama ini, MK lebih mudah memenangkan yang sudah menang dan jarang sekali memenangkan pihak pemohon. Lagi-lagi perkaranya, tidak bisanya pemohon membuktikan kecurangan yang dilakukan termohon,” katanya menjelaskan.
Dia juga membeberkan, ada titik tekan yang sangat bisa menguntungkan pihak pemohon. Antara lain, materi gugatan yang diajukan adalah masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perundangan-undangan, aturan dan ketetapan Pemilukada pun Pemilu yang kemudian bisa dibuktikan. Dan juga ada fajta hukum yang mencederai proses Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia.
“Memang tidak mudah memprediskikan putusan MK. Tapi menurut saya pribadi, MK juga akan berpaku pada pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan termohon atas undang-undang, aturan dan ketetapan yang sudah diatur untuk Pemilukada dalam menentukan siapa yang harusnyda dimenangkan dan seharusnya dibatalkan kemenangannya,” pungkasnya.
Berbeda dengan pendapat Dhani, Sekretaris Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) Ali Irvan mengatakan, dari beberapa bukti dan saksi yang diajukan pihak pemohon, ada beberpa poin yang dianggap bisa diterima pembuktiannya oleh MK dan akan membawa pemohon memenangkan gugatannya. “Kami justru memprediski MK akan mengambil keputusan untuk mengulang pemungutan suara di daerah itu,” kata Ali Irvan dalam rilis tertulisnya.
Diantara bukti yang bisa dijadikan poin pengambilan keputusan pengulangan pemungutan suara itu antara lain, rekaman video, intervensi birokrasi dan bantahan pejabat yang dituding mendukung Airin-Benyamin selama Pemilukada terkesan sangat ragu dan justru membenarkan adanya keterlibatan para brokrat tersebut.
“Pejabat yang menjadi saksi dalam persidangan terlihat sangat ragu ketika menjawab pertanyaan anggota majelis hakim. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa mereka (pejabat) terlibat di dalamnya,” tandasnya.
Sementara itu, masing-masing kubu yang berperkara memiliki pendapatnya sendiri. Seperti yang kesimpulan akhir yang diutarakan Kuasa Hukum Arsid-Andreas Endang Hadrian, mereka menyimpulkan, ada 35 bukti pelanggaran dan kecurangan yang diajukannya kepada MK sudah sangat jelas secara fakta bahwa ada pelanggaran sistematis, struktural dan masif yang dilakukan pasangan Airin-Benyamin melalui tangan birokrat dan pegawai negeri sipil (PNS) di Tangsel.
Atas alsan itu, Arsid-Andreas tetap bertahan dan meminta kepada Hakim MK untuk menerima gugatan yang diajukan tersebut dengan tuntutan diskualifikasi pasangan Airin-Benyamin dan memenangkan Arsid-Andreas.
Kuasa Hukum Yayat-Norodom Susilo Wardhoyo menyimpulkan, baik pasangan Airin-Benyamin maupun pasangan Arsid-Andreas keduanya sama-sama melakukan kecurangan yang masif. Pelibatan birokrat Kota Tangsel untuk memenangkan Airin dan juga keterlibatan birokrat Kabupaten tangerang untuk memenangkan Arsid sebuah fakta hukum yang dinilainya bisa diterima hakim MK untuk mengabulkan permohonannya yakni dimenangkan Yayat dan mendiskualifikasi Airin dan Arsid.
Kuasa Hukum Airin-Benyamin Syamsul menegaskan, pihaknya telah membuktikan ketidakbenaran dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Fakta di persidangan menyatakan, banyak bukti-bukti dari pemohon yang tidak sesuai dan terkesan dibuat-buat. Terlebih, tidak satupun bukti baik dari rekaman video maupun dari keterangan saksi yang diajukan pemohon yang dapat menyimpulkan tudingan itu.
Kuasa Hukum pemohon dalam hal ini KPU Kota Tangsel Agus Setiawan menyatakan, bahwa apa yang disangkakan dan diduga selama ini kepada kliennya merupakan fakta yang tidak bisa dijelaskan secara outentik di majelis persidangan MK. Terlebih, kami sudah membuktikan fakta outentik bahwa apa yang ditudingkan sebelumnya tidak memiliki dasar. Dan sebagai termohon dia lebih banyak melihat pemohon menuding pihak terkait.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan lembaganya tidak gegabah dalam memutuskan kasus sengketa pemilukada. Dia mencontohkan, dari 146 kasus sengketa, MK hanya mengabulkan 9 pemilukada saja. “Jadi kami tidak gegabah. Kita hanya memenangkan 9 pemilukada saja," ujar Mahfud MD
Menurut Mahfud, banyak kasus pemilukada meski berindikasi kecurangan, namun MK tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran. Setidaknya, kata dia, MK menilainya dari tiga hal, apakah kecurangan itu sistematis dalam arti didesain dari awal, struktural dalam arti menggunakan perangkat yang ada, dan massif. “Jika kita tidak menemukan hal itu, maka kita akan persilahkan agar kasusnya dibawa ke ranah pidana saja,” teranganya. (pane)
sumber: http://bantentribun.blogspot.com/2010/12/mk-diprediski-menangkan-pihak-termohon.html
Friday, December 3, 2010
Sengketa Pemilukada Tangsel - Asda I Tangsel di Balik Kemenangan Airin?
JAKARTA - Memo Asisten Daerah (Asda) I Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ahadi tentang Airin Fans Club (AIFAC) disoal dalam sengketa Pemilukada Tangsel, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (30/11/2010).
Hal ini dikarenakan memo tersebut dianggap sebagai tiket kemenangan bagi pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.
Dalam memo itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Kota Tangsel, diminta untuk mendukung semua program kerja yang telah ditetapkan oleh Airin. Dalam memo itu terdapat tanda tangan Ahadi dan stempel Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Namun, di muka sidang Ahadi membantah tudingan terhadap dirinya itu.
"Saya membantah tudingan terhadap diri saya yang dianggap membentuk AIFAC. Itu merupakan inisiatif dari seseorang yang bernama Cecep. Dia bergerak di bidang hiburan dan kelompok ini tidak terorganisasi. Saya tidak mengenal Airin," ujarnya disambut riuh suara pendukung pasangan Arsid-Andre Taulany, di luar sidang MK.
Keterangan Ahadi menimbulkan reaksi dari kuasa hukum Arsid-Andre dan meminta majelis hakim untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya. Serta melihat tanda tangan yang ada dalam KTP itu, seraya mencocokkan dengan tanda tangan yang ada di memo AIFAC. Selain memperlihatkan KTP miliknya, Ahadi juga disuruh membuat tanda tangan di hadapan majelis hakim.
"Apakah bapak pernah melihat dan merasa membuat memo ini?" tanya Ketua Sidang Mahfud MD kepada Ahadi. Dilanjutkan dengan, "Kok tanda tangannya sama yah?" sambung Mahfud. Setelah memperlihatkan tanda tangan pada KTP yang dimilikinya, Ahadi pun disuruh membuat tanda tangan baru di atas secarik kertas.
"Coba tanda tangan, jangan ragu-ragu membuat tanda tangan," tegas anggota majelis hakim, Muhammad Arsyad Sanusi, kepada Ahadi yang tampak grogi. Kemudian, tanda tangan itu diserahkan majelis hakim kepada tim untuk dicocokkan kesamaannya.
sumber : http://news.okezone.com/read/2010/11/30/338/398768/338/asda-i-tangsel-di-balik-kemenangan-airin
Hal ini dikarenakan memo tersebut dianggap sebagai tiket kemenangan bagi pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.
Dalam memo itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Kota Tangsel, diminta untuk mendukung semua program kerja yang telah ditetapkan oleh Airin. Dalam memo itu terdapat tanda tangan Ahadi dan stempel Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Namun, di muka sidang Ahadi membantah tudingan terhadap dirinya itu.
"Saya membantah tudingan terhadap diri saya yang dianggap membentuk AIFAC. Itu merupakan inisiatif dari seseorang yang bernama Cecep. Dia bergerak di bidang hiburan dan kelompok ini tidak terorganisasi. Saya tidak mengenal Airin," ujarnya disambut riuh suara pendukung pasangan Arsid-Andre Taulany, di luar sidang MK.
Keterangan Ahadi menimbulkan reaksi dari kuasa hukum Arsid-Andre dan meminta majelis hakim untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya. Serta melihat tanda tangan yang ada dalam KTP itu, seraya mencocokkan dengan tanda tangan yang ada di memo AIFAC. Selain memperlihatkan KTP miliknya, Ahadi juga disuruh membuat tanda tangan di hadapan majelis hakim.
"Apakah bapak pernah melihat dan merasa membuat memo ini?" tanya Ketua Sidang Mahfud MD kepada Ahadi. Dilanjutkan dengan, "Kok tanda tangannya sama yah?" sambung Mahfud. Setelah memperlihatkan tanda tangan pada KTP yang dimilikinya, Ahadi pun disuruh membuat tanda tangan baru di atas secarik kertas.
"Coba tanda tangan, jangan ragu-ragu membuat tanda tangan," tegas anggota majelis hakim, Muhammad Arsyad Sanusi, kepada Ahadi yang tampak grogi. Kemudian, tanda tangan itu diserahkan majelis hakim kepada tim untuk dicocokkan kesamaannya.
sumber : http://news.okezone.com/read/2010/11/30/338/398768/338/asda-i-tangsel-di-balik-kemenangan-airin
Sengketa Pemilukada Tangsel Andre OVJ Hadirkan 90 Saksi di Sidang MK
JAKARTA - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut tiga Arsid-Andre 'OVJ' Taulany menghadirkan 90 saksi di sidang gugatan kedua Pemilukada Tangerang Selatan (Tangsel).
Dari 90 saksi yang dihadirkan, hanya 15 orang yang dapat memberikan kesaksiannya di muka majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan (Sekkel), Staf Kecamatan, Staf Kelurahan, dan tokoh masyarakat.
Dalam kesaksiannya, Lurah Benda Baru Pamulang, HM Syabandi S mengatakan, pasangan calon nomor urut empat Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie terlibat dalam pengerahan massa birokrat untuk mendukung kemenangannya. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Forum Lurah untuk mendukung pasangan Airin-Benyamin dalam Pemilukada.
"Forum lurah pernah berkumpul dan membicarakan untuk menggiring dan mengerahkan warga di lingkungan masing-masing untuk mendukung Airin-Benyamin menjadi Wali Kota Tangsel. Pasangan itu juga memberikan uang sebesar Rp2,5 juta kepada masing-masing lurah yang mendukungnya," ujarnya, di muka sidang MK, Selasa (30/11/2010).
Bahkan, tujuh bulan sebelum Pemilukada berlangsung, instruksi untuk mendukung kemengan Airin sudah didapatkan para Lurah. Instruksi itu, diberikan masing-masing Camat dalam apel yang pagi biasa dilaksanakan setiap Senin pagi, berupa nota Camat kepada Lurah.
"Setiap habis apel, kami selalu ditanya bagaimana kekompakan RT, RW dan tokoh masyarakat dalam mendukung kemenangan Airin sebagai Wali Kota Tangsel," terangnya.
Sidang kedua MK ini, memiliki agenda mendengarkan jawaban pemohon, keterangan pihak terkait serta pembuktian. Sidang MK sendiri diketuai oleh Ketua MK Mahfud MD, Muhammad Arsyad Sanusi, dan Maria Farida Indrawati sebagai anggota panel.
Dalam sidang itu, ada dua pemohon pasangan calon yang melakukan gugatan. Pemohon pertama pasangan Arsid-Andre dengan nomor pemohon 209/PHPU.D-VIII/2010 dan pemohon kedua pasangan calon nomor urut satu Yayat Sudarajat-Norodom Soekarno dengan nomor pemohon 210/PUU-VIII/2010.
sumber : http://news.okezone.com/read/2010/11/30/338/398626/338/andre-ovj-hadirkan-90-saksi-di-sidang-mk
Dari 90 saksi yang dihadirkan, hanya 15 orang yang dapat memberikan kesaksiannya di muka majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan (Sekkel), Staf Kecamatan, Staf Kelurahan, dan tokoh masyarakat.
Dalam kesaksiannya, Lurah Benda Baru Pamulang, HM Syabandi S mengatakan, pasangan calon nomor urut empat Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie terlibat dalam pengerahan massa birokrat untuk mendukung kemenangannya. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Forum Lurah untuk mendukung pasangan Airin-Benyamin dalam Pemilukada.
"Forum lurah pernah berkumpul dan membicarakan untuk menggiring dan mengerahkan warga di lingkungan masing-masing untuk mendukung Airin-Benyamin menjadi Wali Kota Tangsel. Pasangan itu juga memberikan uang sebesar Rp2,5 juta kepada masing-masing lurah yang mendukungnya," ujarnya, di muka sidang MK, Selasa (30/11/2010).
Bahkan, tujuh bulan sebelum Pemilukada berlangsung, instruksi untuk mendukung kemengan Airin sudah didapatkan para Lurah. Instruksi itu, diberikan masing-masing Camat dalam apel yang pagi biasa dilaksanakan setiap Senin pagi, berupa nota Camat kepada Lurah.
"Setiap habis apel, kami selalu ditanya bagaimana kekompakan RT, RW dan tokoh masyarakat dalam mendukung kemenangan Airin sebagai Wali Kota Tangsel," terangnya.
Sidang kedua MK ini, memiliki agenda mendengarkan jawaban pemohon, keterangan pihak terkait serta pembuktian. Sidang MK sendiri diketuai oleh Ketua MK Mahfud MD, Muhammad Arsyad Sanusi, dan Maria Farida Indrawati sebagai anggota panel.
Dalam sidang itu, ada dua pemohon pasangan calon yang melakukan gugatan. Pemohon pertama pasangan Arsid-Andre dengan nomor pemohon 209/PHPU.D-VIII/2010 dan pemohon kedua pasangan calon nomor urut satu Yayat Sudarajat-Norodom Soekarno dengan nomor pemohon 210/PUU-VIII/2010.
sumber : http://news.okezone.com/read/2010/11/30/338/398626/338/andre-ovj-hadirkan-90-saksi-di-sidang-mk
Penjabat Wali Kota Tangsel Siap Jadi Saksi di MK
TANGERANG - Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Eutik Suarta mengaku siap menjadi saksi dalam sidang gugatan Pemilukada Tangsel di Makamah Konstitusi (MK).
Hal itu dia lakukan untuk menepis dugaan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Tangsel nomor urut satu Yayat Sudrajat-Norodom Soekarno. Pasangan ini menuding ada campur tangan penjabat Wali Kota Tangsel dalam pengerahan birokrat untuk mendukung calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.
"Sebagai warga negara yang baik tentu saya akan hadir jika dipanggil untuk bersaksi," ujarnya, kepada wartawan di Pamulang, Kamis (25/11/2010).
Eutik menambahkan, dugaan adanya campur tangan Wali kota dalam memenangkan Airin-Benyamin bersifat tendensius dan fitnah secara tidak langsung. "Semua itu tidak benar dan mengada-ada," jelasnya.
Sebelumnya, pasangan Yayat-Norodom mengajukan gugatan Pemilukada Tangsel di MK, pada Senin (22/11/2010). Dalam gugatannya, pasangan Yayat-Norodom mengaku sudah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa video keterlibatan penjabat wali kota dalam melakukan penggalangan suara untuk pasangan Airin-
Benyamin.(ram)
source : http://news.okezone.com/read/2010/11/26/338/397212/338/penjabat-wali-kota-tangsel-siap-jadi-saksi-di-mk
Hal itu dia lakukan untuk menepis dugaan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota Tangsel nomor urut satu Yayat Sudrajat-Norodom Soekarno. Pasangan ini menuding ada campur tangan penjabat Wali Kota Tangsel dalam pengerahan birokrat untuk mendukung calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.
"Sebagai warga negara yang baik tentu saya akan hadir jika dipanggil untuk bersaksi," ujarnya, kepada wartawan di Pamulang, Kamis (25/11/2010).
Eutik menambahkan, dugaan adanya campur tangan Wali kota dalam memenangkan Airin-Benyamin bersifat tendensius dan fitnah secara tidak langsung. "Semua itu tidak benar dan mengada-ada," jelasnya.
Sebelumnya, pasangan Yayat-Norodom mengajukan gugatan Pemilukada Tangsel di MK, pada Senin (22/11/2010). Dalam gugatannya, pasangan Yayat-Norodom mengaku sudah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa video keterlibatan penjabat wali kota dalam melakukan penggalangan suara untuk pasangan Airin-
Benyamin.(ram)
source : http://news.okezone.com/read/2010/11/26/338/397212/338/penjabat-wali-kota-tangsel-siap-jadi-saksi-di-mk
Demo KPU Tangsel, Mahasiswa Bentrok dengan Aparat
Hasan Kurniawan - Okezone
TANGERANG - Aksi unjuk rasa untuk menolak keputusan Pilkada Tangerang Selatan terus terjadi. Namun aksi unjuk rasa yang digelar di KPU Tangerang Selatan berakhir dengan aksi bentrok antara mahasiswa dengan aparat.
Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa yang digelar sekira pukul 13.00 WIB di depan KPU Tangerang di Jalan Maruga Raya, Kecamatan Ciputat, awalnya berlangsung damai, Senin (22/11/2010).
Dalam aksinya massa menuntut KPU Tangsel dibubarkan, usut tuntas pelanggaran manipulasi data yang diduga dilakukan KPU Tangsel, tolak hasil Pilkada Tangsel, dan diskualifikasi calon yang melakukan kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif.
Agil Kurniawanto, koordinator aksi, mengatakan KPU Tangsel melakukan pelanggaran pemilu seperti pengerahan massa yang diduga dari salah satu pasangan calon. “KPU juga diduga membantu salah satu calon agar menang,” tutur Agil.
Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut pun meminta agar para komisioner KPU menemui mereka. Namun para komisioner tidak menggubris imbauan para pendemo.
Puluhan orang ini pun langsung melakukan pemblokiran Jalan Maruga. Tak ingin terjadi kemacetan, polisi pun membubarkan paksa para mahasiswa. Entah siapa yang memulai, bentrok antara petugas dan mahasiswa pun terjadi.
Sejumlah mahasiswa terlihat mengalami luka lebam, dan satu orang di antaranya diamankan polisi dari Polsek Ciputat dan Polres Jakarta Selatan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara petugas dengan massa yang menamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Tangerang Selatan (Amperats) itu.
Saat ini situasi di depan KPU Tangerang Selatan masih dijaga ketat oleh polisi. Arus lalu lintas yang awalnya mengalami kemacetan, satu persatu kembali lancar.(kem)
sumber : http://news.okezone.com/read/2010/11/22/338/395690/338/demo-kpu-tangsel-mahasiswa-bentrok-dengan-aparat
Thursday, December 2, 2010
Kubu Airin dan Arsid Saling Tuduh di MK
JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM -- Sejumlah saksi kubu Arsid-Andre Taulany, yang terdiri atas lurah dan sekretaris lurah (Sekel) mengaku dipaksa untuk mendukung pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. Hal itu terungkap dalam sidang gugatan hasil Pemilukada Kota Tangsel Selasa (30/11/2010) di Mahkamah Konstitusi (MK) Gambir.
Sidang sengketa Pemilukada Tangsel itu dipimpin majelis hakim yang berjumlah tiga orang, yaitu Mahfud MD (Ketua), Arsyad Sanusi (anggota), dan Maria Farida Indrati (anggota). Sidang digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak. Kemarin kubu Arsid mengajukan saksi 15 orang terdiri atas lurah dan sekel.
"Kami pernah dikumpulkan di rumah Ibu Airin di Alam Sutra Serpong. Intinya agar kami mendukung Ibu Airin. Saat pulang kami diberi uang Rp 2,5 juta. Yang hadir saat itu sekitar 54 lurah se-Tangsel. Yang memberi uang adalah H Rasyid, panitia acara itu," ucap Syahbudi, Lurah Benda.
Menurut Syahbudi, setiap apel Senin pagi, beberapa bulan menjelang pemilukada, camat memanggil seluruh lurah. Camat bertanya soal kondisi dan keadaan peta dukungan terhadap Airin-Benyamin. Camat meminta supaya dukungan itu terus digalang agar Airin menang saat pemilukada.
Hal yang sama diungkapkan saksi lain, di antaranya Djamaludin, Sujiana, Eddy, Harun. Keempatnya adalah sekel. Mereka mengaku diharuskan mendukung Airin-Benyamin. Sebagian dari mereka mengaku diintimidasi oleh camat jika diketahui berbeda pandangan. Bahkan di antara mereka ada yang dicopot dari sekel, dan diturunkan jabatannya menjadi staf di Kantor Kecamatan. Malah, Dede, staf honorer di Kelurahan Pisangan, yang juga saksi kubu Arsid, dipecat gara-gara tidak mendukung Airin.
"Saya sempat berdebat dengan Pak Lurah Idrus Asyani. Menurut saya, PNS itu harus netral, tidak boleh mendukung pasangan calon. Tapi malah dipecat saya sebagai PNS honorer. Saya dianggap tidak sejalan dengan lurah," ucapnya.
Dibantah
Namun keterangan para saksi kubu Arsid itu dibantah oleh saksi yang diajukan Airin. Dalam sidang tersebut kubu Airin juga menghadirkan 15 saksi, di antaranya terdapat pejabat Eselon I dan II Kota Tangsel, serta para camat. Mereka adalah Penjabat Wali Kota Tangsel, Eutik Suarta, Asda I Ahadi, Sekretaris Daerah Dudung Diredja, Kepala Dinas Pendidikan Dadang Sofyan, Kepala Dinas Kesehatan Dadang M Epid, Kepala Dinas Bina Marga Dandy P
Eutik Suarta mengatakan tudingan bahwa PNS Tangsel termasuk para lurah harus mendukung salah sati kandidat adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada. Menurut Eutik, sejak sebelum masa kampanye dimulai, pihaknya sudah membuat surat edaran agar semua PNS tangsel bersikap netral, dan tidak terlibat politik praktis. Komitmen netralitas itu kata Eutik diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan soal netralitas PNS Tangsel antara Sekda/Kepala BKD, Dudung E Diredja, dengan Ketua Panwaslu Tangsel Muslih Basar.
Ahadi yang disebut-sebut terlibat dalam tim sukses juga membantah. "Saya tak mengenal Airin. Cuma ketemu saat ada acara. Saya juga tidak menandatangani surat memo soal dukungan kepada Airin," ucapnya.
Verry Muchlis, sekretasris tim sukses Airin, mengatakan bahwa kubunya telah melaksanakan semua proses pentahapan dengan baik. "Kami tidak punya kemampuan untuk melakukan dukungan secara terstruktur dan masif termasuk mengerahkan lurah atau sekel. Justru kubu nomor tiga yang melakuklan politik uang," tegasnya.
Mendengar keterangan dari para saksi itu, majelis hakim MK tampak bingung. "Ada apa ini? Kata saksi pemohon ada politik uang dan dukungan PNS, tapi kata saksi termohon, tidak ada. Ingat kalian disumpah sebelum bersidang. Jadi tidak boleh bohong. Karena keterangannya berbeda sekali," ucap Maria Farida.
Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (1/12/2010) ini. Ketua MK, Mahfud MD, meminta pihak termohon dan pemohon untuk menyusun daftar saksi dengan benar agar tidak ada yang luput dari sumpah. (Valentino Verry/warkot)
sumber :http://www.tribunnews.com/2010/12/01/kubu-arsid-andre-taulany-saling-tuduh-di-mk
Sidang sengketa Pemilukada Tangsel itu dipimpin majelis hakim yang berjumlah tiga orang, yaitu Mahfud MD (Ketua), Arsyad Sanusi (anggota), dan Maria Farida Indrati (anggota). Sidang digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak. Kemarin kubu Arsid mengajukan saksi 15 orang terdiri atas lurah dan sekel.
"Kami pernah dikumpulkan di rumah Ibu Airin di Alam Sutra Serpong. Intinya agar kami mendukung Ibu Airin. Saat pulang kami diberi uang Rp 2,5 juta. Yang hadir saat itu sekitar 54 lurah se-Tangsel. Yang memberi uang adalah H Rasyid, panitia acara itu," ucap Syahbudi, Lurah Benda.
Menurut Syahbudi, setiap apel Senin pagi, beberapa bulan menjelang pemilukada, camat memanggil seluruh lurah. Camat bertanya soal kondisi dan keadaan peta dukungan terhadap Airin-Benyamin. Camat meminta supaya dukungan itu terus digalang agar Airin menang saat pemilukada.
Hal yang sama diungkapkan saksi lain, di antaranya Djamaludin, Sujiana, Eddy, Harun. Keempatnya adalah sekel. Mereka mengaku diharuskan mendukung Airin-Benyamin. Sebagian dari mereka mengaku diintimidasi oleh camat jika diketahui berbeda pandangan. Bahkan di antara mereka ada yang dicopot dari sekel, dan diturunkan jabatannya menjadi staf di Kantor Kecamatan. Malah, Dede, staf honorer di Kelurahan Pisangan, yang juga saksi kubu Arsid, dipecat gara-gara tidak mendukung Airin.
"Saya sempat berdebat dengan Pak Lurah Idrus Asyani. Menurut saya, PNS itu harus netral, tidak boleh mendukung pasangan calon. Tapi malah dipecat saya sebagai PNS honorer. Saya dianggap tidak sejalan dengan lurah," ucapnya.
Dibantah
Namun keterangan para saksi kubu Arsid itu dibantah oleh saksi yang diajukan Airin. Dalam sidang tersebut kubu Airin juga menghadirkan 15 saksi, di antaranya terdapat pejabat Eselon I dan II Kota Tangsel, serta para camat. Mereka adalah Penjabat Wali Kota Tangsel, Eutik Suarta, Asda I Ahadi, Sekretaris Daerah Dudung Diredja, Kepala Dinas Pendidikan Dadang Sofyan, Kepala Dinas Kesehatan Dadang M Epid, Kepala Dinas Bina Marga Dandy P
Eutik Suarta mengatakan tudingan bahwa PNS Tangsel termasuk para lurah harus mendukung salah sati kandidat adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada. Menurut Eutik, sejak sebelum masa kampanye dimulai, pihaknya sudah membuat surat edaran agar semua PNS tangsel bersikap netral, dan tidak terlibat politik praktis. Komitmen netralitas itu kata Eutik diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan soal netralitas PNS Tangsel antara Sekda/Kepala BKD, Dudung E Diredja, dengan Ketua Panwaslu Tangsel Muslih Basar.
Ahadi yang disebut-sebut terlibat dalam tim sukses juga membantah. "Saya tak mengenal Airin. Cuma ketemu saat ada acara. Saya juga tidak menandatangani surat memo soal dukungan kepada Airin," ucapnya.
Verry Muchlis, sekretasris tim sukses Airin, mengatakan bahwa kubunya telah melaksanakan semua proses pentahapan dengan baik. "Kami tidak punya kemampuan untuk melakukan dukungan secara terstruktur dan masif termasuk mengerahkan lurah atau sekel. Justru kubu nomor tiga yang melakuklan politik uang," tegasnya.
Mendengar keterangan dari para saksi itu, majelis hakim MK tampak bingung. "Ada apa ini? Kata saksi pemohon ada politik uang dan dukungan PNS, tapi kata saksi termohon, tidak ada. Ingat kalian disumpah sebelum bersidang. Jadi tidak boleh bohong. Karena keterangannya berbeda sekali," ucap Maria Farida.
Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (1/12/2010) ini. Ketua MK, Mahfud MD, meminta pihak termohon dan pemohon untuk menyusun daftar saksi dengan benar agar tidak ada yang luput dari sumpah. (Valentino Verry/warkot)
sumber :http://www.tribunnews.com/2010/12/01/kubu-arsid-andre-taulany-saling-tuduh-di-mk
KPUD Tangsel Akui Adanya Kartu Pemilih Ganda
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN--Ketua KPUD Kota Tangsel, Iman Perwira Bachsan mengatakan, sesuai mekanisme pihaknya sudah menentukan satu warga satu suara, yang ditandai dengan pemberian kartu pemilih. Namun pada praktiknya, diakuinya ada satu orang bisa mendapat lebih dari satu kartu pemilih. Bahkan, ada yang memegang tiga kartu pemilih.
Banyaknya pemilih ganda, masih menurut Iman, disebabkan sulitnya KPUD Tangsel melakukan pengawasan akibat keterbatasan anggota dan staf. Ia juga mengatakan, banyaknya pemilih ganda akibat penggunaan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan sulit diverifikasi.
Terkait dengan dugaan DPT ganda dan dugaan pemilih fiktif itu, pihaknya masih menunggu laporan dan pengembalian DPT ganda maupun surat undangan pemilih fiktif itu hingga Jumat (12/13) malam atau h-1 pemilukada. Setelah itu, pihaknya akan membuat berita acara terkait temuan dan laporan itu.
Sebelumnya, Senin (8/11) kemarin, Iman mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian DPT ganda yang berasal dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Setu. Jumlah DPT ganda yang dikembalikan itu mencapai 3.246 kartu pemilih. Hingga Kamis (11/11) kemarin, Iman mengatakan belum ada lagi PPK Kecamatan yang mengembalikan kartu pemilih ganda itu.
Pemilukada Kota Tangsel, yang diselenggarakan pada Sabtu (13/11) mendatang, merupakan kali pertama sejak Kota Tangsel memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang dua tahun lalu.
Pemilukada ini akan diikuti oleh empat pasangan calon. Sesuai dengan nomor urut, mereka adalah pasangan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno, Rodhiyah-Sulaeman Yasin, Arsid-Andree Taulany, dan Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie.
sumber :
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/12/146349-kpud-tangsel-akui-adanya-kartu-pemilih-ganda
Banyaknya pemilih ganda, masih menurut Iman, disebabkan sulitnya KPUD Tangsel melakukan pengawasan akibat keterbatasan anggota dan staf. Ia juga mengatakan, banyaknya pemilih ganda akibat penggunaan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan sulit diverifikasi.
Terkait dengan dugaan DPT ganda dan dugaan pemilih fiktif itu, pihaknya masih menunggu laporan dan pengembalian DPT ganda maupun surat undangan pemilih fiktif itu hingga Jumat (12/13) malam atau h-1 pemilukada. Setelah itu, pihaknya akan membuat berita acara terkait temuan dan laporan itu.
Sebelumnya, Senin (8/11) kemarin, Iman mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian DPT ganda yang berasal dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Setu. Jumlah DPT ganda yang dikembalikan itu mencapai 3.246 kartu pemilih. Hingga Kamis (11/11) kemarin, Iman mengatakan belum ada lagi PPK Kecamatan yang mengembalikan kartu pemilih ganda itu.
Pemilukada Kota Tangsel, yang diselenggarakan pada Sabtu (13/11) mendatang, merupakan kali pertama sejak Kota Tangsel memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang dua tahun lalu.
Pemilukada ini akan diikuti oleh empat pasangan calon. Sesuai dengan nomor urut, mereka adalah pasangan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno, Rodhiyah-Sulaeman Yasin, Arsid-Andree Taulany, dan Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie.
sumber :
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/11/12/146349-kpud-tangsel-akui-adanya-kartu-pemilih-ganda
Banyak Warga Kehilangan Hak Suara, KPUD Minta Maaf
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – KPUD Kota Tangsel mengakui masih banyak warga Kota Tangsel yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sehingga kehilangan hak suaranya pada Pemilukada Tangsel, Sabtu (13/11). Namun, KPUD tidak melakukan upaya untuk mengakomodir warga yang tidak kehilangan hak suaranya tersebut. “Kami minta maaf yang sebesar-besarnya pada warga yang tidak tidak tercatat dalam DPT,” kata Iman kepada Republika, Jumat (12/11).
Namun, Iman tidak menyebutkan berapa warga yang kehilangan hak suara tersebut. Yang jelas, sambung Iman, KPUD tidak bisa memfasilitasi warga yang kehilangan hak suara itu karea berpengaruh terhadap DPT yang sudah ditentukan itu. Karena, jika mereka memfasilitasi warga tersebut, bisa merubah DPT dan membuat data menjadi lebih kacau.
Iman mengatakan, tidak terdaftarnya warga dalam DPT itu disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan dari tingkat RT dan PPS yang tidak mencatat sejumlah warga. Selain itu, kesalahan itu juga tidak terlepas dari data penduduk yang terdaftar pada DIsdukcapil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil) Kota Tangsel. Menurutnya, untuk menetapkan DPT itu, pihaknya hanya menerima laporan dari data yang bersumber dari RT, PPS, dan DIsdukcapil.
Disinggung soal adanya warga yang tidak mendapatkan surat undangan pemilih namun terdaftar dalam DPT, Iman mengatakan mereka tidak perlu khawatir. Karena, mereka bisa mendapatkan hak suaranya dan mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan menunjukan KTP saja. “Atau, mereka bisa melaporkannya kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebelum mereka mendatangi TPS,” ujarnya.
Berdasarkan DPT, jumlah pemilih di tujuh kecamatan itu saat ini berjumlah 732.195 jiwa, terdiri atas laki-laki dan wanita. Angka itu sudah termasuk 1.061 jamaah haji Kota Tangsel dan 152 orang narapidana yang kehilangan hak suara.
Pemilukada Kota Tangsel, yang diselenggarakan besok merupakan kali pertama sejak Kota Tangsel memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang dua tahun lalu. Pemilukada ini akan diikuti oleh empat pasangan calon. Sesuai dengan nomor urut, mereka adalah pasangan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno, Rodhiyah-Sulaeman Yasin, Arsid-Andree Taulany, dan Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie.
Namun, Iman tidak menyebutkan berapa warga yang kehilangan hak suara tersebut. Yang jelas, sambung Iman, KPUD tidak bisa memfasilitasi warga yang kehilangan hak suara itu karea berpengaruh terhadap DPT yang sudah ditentukan itu. Karena, jika mereka memfasilitasi warga tersebut, bisa merubah DPT dan membuat data menjadi lebih kacau.
Iman mengatakan, tidak terdaftarnya warga dalam DPT itu disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan dari tingkat RT dan PPS yang tidak mencatat sejumlah warga. Selain itu, kesalahan itu juga tidak terlepas dari data penduduk yang terdaftar pada DIsdukcapil (Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil) Kota Tangsel. Menurutnya, untuk menetapkan DPT itu, pihaknya hanya menerima laporan dari data yang bersumber dari RT, PPS, dan DIsdukcapil.
Disinggung soal adanya warga yang tidak mendapatkan surat undangan pemilih namun terdaftar dalam DPT, Iman mengatakan mereka tidak perlu khawatir. Karena, mereka bisa mendapatkan hak suaranya dan mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan menunjukan KTP saja. “Atau, mereka bisa melaporkannya kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) sebelum mereka mendatangi TPS,” ujarnya.
Berdasarkan DPT, jumlah pemilih di tujuh kecamatan itu saat ini berjumlah 732.195 jiwa, terdiri atas laki-laki dan wanita. Angka itu sudah termasuk 1.061 jamaah haji Kota Tangsel dan 152 orang narapidana yang kehilangan hak suara.
Pemilukada Kota Tangsel, yang diselenggarakan besok merupakan kali pertama sejak Kota Tangsel memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang dua tahun lalu. Pemilukada ini akan diikuti oleh empat pasangan calon. Sesuai dengan nomor urut, mereka adalah pasangan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno, Rodhiyah-Sulaeman Yasin, Arsid-Andree Taulany, dan Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie.
MK Tuding KPU Tangsel Kacau dan Tidak Profesional
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, kinerja KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak profesional dan kacau karena memasukan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sebagai saksi pada persidangan gugatan hasil pilkada daerah itu.
"Semestinya, anggota KPPS tidak boleh menjadi saksi. Kenapa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel tidak mengenalinya, padahal sebelumnya kan sudah dikasih tau," kata Mahfud dalam persidangan sengketa hasil pilkada Tangerang Selatan yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu, disampaikan Mahfud terkait adanya protes dari kubu Arsid-Andre Taulany terhadap saksi Bachtiar Rivai karena merupakan anggota KPPS. "KPU Tangsel kenapa tidak teliti dan tidak mengetahui keberadaan anggotanya sebagai saksi. Anggota KPPS, PPS dan PPK tidak boleh menjadi saksi. Itu sudah aturan hukumnya," kata Mahfud.
Anggota majelis hakim MK Muhammad Arsyad Sanusi menambahkan, sebelum saksi memberikan keterangan sidang MK sudah melakukan peringatan bahwa semua anggota KPPS, PPS dan PPK tidak boleh dijadikan saksi. "Pada persidangan sebelumnya, ada anggota KPPS sebagai saksi dan kami pun sudah peringatkan, tapi sekarang malah terjadi lagi," katanya.
Oleh karena itu, keterangan Bachtiar Rivai yang diajukan saksi secara otomatis tidak diterima karena melanggar aturan yang ada. "Keterangan saksi tersebut tidak kami terima. Karena, saksi merupakan anggota KPPS dan tidak boleh menjadi saksi," katanya.
Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bachsan, pada perseidangan itu mengajukan permohnan maaf atas masuknya anggotanya sebagai saksi dari salah satu pemohon. "Iya benar yang mulia, saksi adalah anggota KPPS. Karena banyaknya anggota, saya tidak mengenalinya. Saya mohon maaf atas hal ini," katanya kepada majelis hakim.
Sidang sengketa pilkada Kota Tangsel sudah berlangsung tiga kali, sejak hari Senin (30/11) hingga Rabu (1/12), dengan menghadirkan sejumlah saksi dari pemohon, termohon dan pihak terkait lainnya.
Sidang tersebut digelar, atas permohonan atau gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Arsid-Andre dan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno.
Kedua pasangan kepala daerah itu, mengajukan gugatan ke MK karena menilai terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada Tangsel yang digelar 13 November 2010.
Dalam gugatannya, kedua pemohon meminta agar majelis hakim MK membatalkan keputusan KPU Tangsel mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon pilkada daerah itu.
Hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditepakan KPU Tangsel, menyebutkan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Danvie menempati urutan pertama dengan 188.833 suara.
Pada urutan dua ditempati pasangan Arsid-Andre dengan meraih 187.778 suara, kemudian Yayat-Norodom 22.640 suara, Rodiyah-Sulaiman Yasin 7.518 suara.
sumber :http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/12/01/150140-mk-tuding-kpu-tangsel-kacau-dan-tidak-profesional
"Semestinya, anggota KPPS tidak boleh menjadi saksi. Kenapa anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel tidak mengenalinya, padahal sebelumnya kan sudah dikasih tau," kata Mahfud dalam persidangan sengketa hasil pilkada Tangerang Selatan yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu, disampaikan Mahfud terkait adanya protes dari kubu Arsid-Andre Taulany terhadap saksi Bachtiar Rivai karena merupakan anggota KPPS. "KPU Tangsel kenapa tidak teliti dan tidak mengetahui keberadaan anggotanya sebagai saksi. Anggota KPPS, PPS dan PPK tidak boleh menjadi saksi. Itu sudah aturan hukumnya," kata Mahfud.
Anggota majelis hakim MK Muhammad Arsyad Sanusi menambahkan, sebelum saksi memberikan keterangan sidang MK sudah melakukan peringatan bahwa semua anggota KPPS, PPS dan PPK tidak boleh dijadikan saksi. "Pada persidangan sebelumnya, ada anggota KPPS sebagai saksi dan kami pun sudah peringatkan, tapi sekarang malah terjadi lagi," katanya.
Oleh karena itu, keterangan Bachtiar Rivai yang diajukan saksi secara otomatis tidak diterima karena melanggar aturan yang ada. "Keterangan saksi tersebut tidak kami terima. Karena, saksi merupakan anggota KPPS dan tidak boleh menjadi saksi," katanya.
Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bachsan, pada perseidangan itu mengajukan permohnan maaf atas masuknya anggotanya sebagai saksi dari salah satu pemohon. "Iya benar yang mulia, saksi adalah anggota KPPS. Karena banyaknya anggota, saya tidak mengenalinya. Saya mohon maaf atas hal ini," katanya kepada majelis hakim.
Sidang sengketa pilkada Kota Tangsel sudah berlangsung tiga kali, sejak hari Senin (30/11) hingga Rabu (1/12), dengan menghadirkan sejumlah saksi dari pemohon, termohon dan pihak terkait lainnya.
Sidang tersebut digelar, atas permohonan atau gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Arsid-Andre dan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno.
Kedua pasangan kepala daerah itu, mengajukan gugatan ke MK karena menilai terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada Tangsel yang digelar 13 November 2010.
Dalam gugatannya, kedua pemohon meminta agar majelis hakim MK membatalkan keputusan KPU Tangsel mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon pilkada daerah itu.
Hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditepakan KPU Tangsel, menyebutkan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Danvie menempati urutan pertama dengan 188.833 suara.
Pada urutan dua ditempati pasangan Arsid-Andre dengan meraih 187.778 suara, kemudian Yayat-Norodom 22.640 suara, Rodiyah-Sulaiman Yasin 7.518 suara.
sumber :http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/12/01/150140-mk-tuding-kpu-tangsel-kacau-dan-tidak-profesional
Pekan Depan, MK Akan Ambil Keputusan Gugatan Pemilukada tangsel
Pekan Depan, MK Akan Ambil Keputusan
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sengeta pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, pekan depan.
"Putusan untuk sengketa pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) akan diumumkan pekan depan," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD pada persidangan di MK Jakarta, Rabu
Mahfud mengatakan, penetapan putusan tersebut direncanakan pada Rabu (8/12) atau Kamis (9/12), setelah majelis hakim selesai mempelajari semua bukti dan keterangan saksi yang dipaparkan sejak sedang pertama hingga persidangan har ini (1/12).
"Semua keterangan saksi dan bukti yang ada saat ini, akan kita pelajari. Nanti kita akan kabarkan waktu untuk penetapan vonis tersebut," kata Mahfud.
Mahfud juga meminta, para pihak terkait seperti pemohon dari kubu pasangan Arsid-Andre Taulany dan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno, termohon KPU Kota Tangsel dan pihak terkait pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie memberikan laporan tentang kesimpulan hasil sidang.
"Kami harapkan kepada pihak pemohon, termohon dan terkait untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari hasil sidang pada hari Jumat (3/12) kepada Panitera MK. Sehingga, kami memiliki waktu untuk mempelajarinya," katanya.
Sidang gugatan hasil pilkada Tangsel digelar di MK, dengan majelis hakim diketuai Mahfud MD, serta Muhammad Arsyad Sanusi dan Maria Farida Indrawati sebagai anggota panel.
sumber http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/12/01/150144-pekan-depan-mk-akan-ambil-keputusan?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sengeta pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, pekan depan.
"Putusan untuk sengketa pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) akan diumumkan pekan depan," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD pada persidangan di MK Jakarta, Rabu
Mahfud mengatakan, penetapan putusan tersebut direncanakan pada Rabu (8/12) atau Kamis (9/12), setelah majelis hakim selesai mempelajari semua bukti dan keterangan saksi yang dipaparkan sejak sedang pertama hingga persidangan har ini (1/12).
"Semua keterangan saksi dan bukti yang ada saat ini, akan kita pelajari. Nanti kita akan kabarkan waktu untuk penetapan vonis tersebut," kata Mahfud.
Mahfud juga meminta, para pihak terkait seperti pemohon dari kubu pasangan Arsid-Andre Taulany dan Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno, termohon KPU Kota Tangsel dan pihak terkait pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie memberikan laporan tentang kesimpulan hasil sidang.
"Kami harapkan kepada pihak pemohon, termohon dan terkait untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari hasil sidang pada hari Jumat (3/12) kepada Panitera MK. Sehingga, kami memiliki waktu untuk mempelajarinya," katanya.
Sidang gugatan hasil pilkada Tangsel digelar di MK, dengan majelis hakim diketuai Mahfud MD, serta Muhammad Arsyad Sanusi dan Maria Farida Indrawati sebagai anggota panel.
sumber http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/12/01/150144-pekan-depan-mk-akan-ambil-keputusan?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Subscribe to:
Posts (Atom)